Indonesia tidak kekurangan aspal.
Kita hanya belum benar-benar memutuskan untuk menggunakannya.

Bayangkan ini: kebutuhan aspal nasional mencapai 1,2 juta ton per tahun. Dari angka itu, sekitar 50% dipasok oleh Pertamina, dan sisanya masih harus kita impor. Di saat yang sama, di bawah tanah Pulau Buton, tersimpan deposit Asbuton (Aspal Buton) sebesar 663 juta ton, yang setara dengan sekitar 132 juta ton aspal murni.

Artinya sederhana. Secara matematis, Indonesia memiliki cadangan untuk 100 tahun kebutuhan nasional, bahkan bisa mencapai 200 tahun jika difokuskan sebagai substitusi impor.

Lalu pertanyaannya bukan lagi “apakah kita mampu?”
Pertanyaannya adalah: mengapa kita belum melakukannya?

Masalahnya bukan sekadar teknis.
Masalahnya lebih dalam dari itu.

Asbuton bukan aspal biasa. Ia bukan hasil penyulingan minyak dengan kemurnian bitumen hingga 99%. Asbuton adalah aspal alam yang “terkunci” di dalam batuan mineral, dengan komposisi sekitar 20–30% aspal dan sisanya material kapur. Dalam kondisi ini, bitumen-nya tidak langsung aktif. Ia tidak bisa begitu saja digunakan sebagai bahan pengikat jalan.

Ia harus diproses. Harus “dibebaskan”.

Namun justru di sinilah keunggulannya. Bitumen Asbuton memiliki kandungan resin dan asphaltenes yang tinggi. Dalam bahasa sederhana, ini seperti lem dengan daya rekat yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Secara teknis, ini meningkatkan performa kelas PG, membuat perkerasan lebih tahan terhadap rutting (gelombang), dan memiliki kemampuan anti-stripping yang sangat baik.

Kita tidak hanya punya sumber daya.
Kita punya kualitas.

Deposit ini tidak terkumpul di satu titik. Ia tersebar di berbagai wilayah di Pulau Buton dengan karakteristik berbeda. Kabungka menyimpan sekitar 312 juta ton dengan tipe B 5/20 yang cenderung keras. Rongi memiliki sekitar 226 juta ton, menjadikannya salah satu deposit terbesar. Lawele sekitar 99 juta ton dengan tipe B 50/30 yang lebih lunak dan kaya bitumen. Sementara itu, wilayah lain seperti Rota (19 juta ton), Madullah (2,6 juta ton), dan Epe (2 juta ton) melengkapi peta besar potensi ini.

Ini bukan sumber daya kecil.
Ini ekosistem industri yang belum sepenuhnya lahir.

Lalu kenapa aspal impor masih dominan?

Jawabannya ada di rantai pasok.

Aspal minyak memiliki jalur yang jelas. Dari sumur, ke kilang besar seperti di Cilacap, lalu langsung didistribusikan dalam bentuk cair. Sederhana, terintegrasi, dan stabil.

Sebaliknya, Asbuton bergerak melalui labirin yang panjang. Dimulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang saat ini mencapai sekitar 40 konsesi, dengan luas yang sangat bervariasi, mulai dari 25 hektare hingga 2000 hektare. Fragmentasi ini membuat investasi pabrik ekstraksi skala besar menjadi tidak menarik secara ekonomi.

Batu ditambang. Diangkut darat ke pelabuhan. Dikirim lewat laut. Masuk ke distributor. Baru diolah menjadi produk seperti Asbuton butir, pracampur, atau CPHMA.

Belum selesai.

Banyak produsen baru mulai berproduksi setelah menerima pesanan. Artinya, pasokan tidak siap. Waktu tunggu menjadi panjang. Proyek di lapangan pun terdampak.

Masalahnya bukan di cadangan.
Masalahnya di sistem.

Di lapangan, tantangannya lebih nyata lagi. Banyak kontraktor masih ragu menggunakan Asbuton butir. Bukan tanpa alasan. Penggunaan di AMP meningkatkan waktu pengadukan, yang berarti konsumsi bahan bakar meningkat. Jika kadar air di atas 4%, proses pemanasan menjadi lebih lama dan tidak efisien. Pada tipe pracampur, sering terjadi pengendapan di tangki karena sistem pengadukan yang belum standar.

Ditambah lagi, biaya distribusi bisa mencapai 35% dari total harga, membuat Asbuton terasa kurang kompetitif di beberapa wilayah.

Ini bukan sekadar isu teknis.
Ini akumulasi dari banyak titik lemah yang belum diselesaikan bersama.

Padahal, jika melihat realisasi, pada tahun 2020 penggunaan Asbuton baru mencapai 42 ribu ton, atau sekitar 1,05% dari total kebutuhan nasional.

Angka itu bukan kecil.
Tapi juga jauh dari potensi sebenarnya.

Di titik ini, kita perlu jujur. Ini bukan lagi soal apakah Asbuton layak. Ini soal bagaimana kita memperlakukannya sebagai industri strategis.

Langkah ke depan harus lebih tegas.

Restrukturisasi IUP menjadi penting agar tercapai skala ekonomi yang memungkinkan berdirinya pabrik ekstraksi besar. Tanpa skala, industri ini akan terus berjalan setengah hati. Hilirisasi harus diarahkan ke aspal murni (full extraction). Saat ini produk sudah tersedia dalam kemasan 50 kg dengan setara PG 70, tetapi ke depan harus didorong dalam bentuk curah agar distribusi lebih efisien.

Standarisasi juga tidak bisa ditawar. Pengolahan tidak cukup hanya grinding dan pengeringan. Kontrol kualitas harus ketat, terutama pada kadar air dan konsistensi kadar aspal.

Dari sisi kebijakan, sebenarnya landasan sudah ada melalui Permen PUPR No. 18 Tahun 2018 yang mewajibkan penggunaan Asbuton. Namun, implementasi di lapangan masih perlu diperkuat. Regulasi tanpa pengawasan hanya akan menjadi dokumen.

Pada akhirnya, ini bukan hanya soal material jalan. Ini tentang arah pembangunan.

Menggunakan Asbuton berarti mengurangi impor. Menghemat devisa. Menghidupkan ekonomi daerah. Membuka lapangan kerja di Sulawesi Tenggara. Dan yang paling penting, membangun kemandirian industri.

Kita tidak sedang mencari solusi dari luar.
Solusinya sudah ada di dalam negeri.

Yang kita butuhkan sekarang bukan lagi data tambahan.
Bukan juga studi baru.

Yang kita butuhkan adalah keputusan.

Menurut Anda, hambatan terbesar pengembangan Asbuton hari ini sebenarnya ada di mana—teknologi, industri, atau justru keberanian kebijakan?