Di Indonesia, Covid-19 pertama kali diidentifikasi tanggal 2 Maret 2020 dengan munculnya 2 orang yang positif. Saat ini jumlah orang yang positif sudah lebih dari 30 ribu orang dan yang meninggal lebih dari 1,800 orang.

Setidaknya terdapat lima dampak Covid 19 terhadap sektor jalan, yaitu:

1. Pelaksanaan protokol pencegahan
2. Realokasi anggaran
3. Perubahan target
4. Pengurangan volume lalu lintas
5. Pelaksanaan program padat karya

Pertama, Sejak tanggal 27 Maret 2020, pelaksanaan konstruksi harus mengikuti protokol sesuai Instruksi Menteri PUPR Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Isi protokol antara lain, pengguna dan penyedia membentuk Satuan Tugas pencegahan Covid 19, penyedia menyediakan fasilitas pencegahan, satgas melakukan edukasi, penyedia melakukan pengukuran suhu para pekerja dan tamu, membuat kerjasama penanganan dengan RS/puskesmas setempat, menghentikan sementara pekerjaan jika terindikasi ada tenaga kerja yang terpapar, dan melakukan penyemprotan disinfektan.

Kedua, Berdasarkan Inpres No 4 Tahun 2020, Kementerian PUPR melaksanakan realokasi program dan anggaran TA 2020, antara lain: penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50%, optimalisasi kegiatan non-fisik yang bisa ditunda seperti paket survei investigasi dan DED, penundaan paket kontraktual yang belum lelang, perubahan paket single year contract menjadi paket multi years contract.

Anggaran Ditjen Bina Marga di TA 2020 yang semula Rp 45 triliun berkurang hampir 40% menjadi Rp 28 triliun. Alokasi rupiah murni turun 35%, alokasi pinjaman dan hibah luar negeri tetap, dan alokasi surat berharga syariah negara turun 54% sebagaimana ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

Ketiga, terdapat perubahan target dalam penanganan jalan dan jembatan, antara lain, target kemantapan 2020 yang semula 92,05% menjadi 90,05%. Artinya, dari total jalan nasional sepanjang 47,000 km, terdapat 3000-8000 km yang berpotensi rusak jika tidak dilakukan perbaikan dengan segera.

Target penanganan per output pun berkurang dari 30% sampai dengan 70% sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Keempat, terdapat penurunan volume lalu lintas sekitar 50% baik pada jalan nasional tol maupun non tol. Sebagai contoh, jalan Merak – Bts Kota Cilegon, semula LHR 32,000 menjadi 17,000, Jalan Daan Mogot Tangerang – Bts DKI, semula LHR 168,000 menjadi 82,000. Untuk jalan tol, di bulan Februari volume lalu lintas 3 juta kendaraan per hari sedangkan sejak 16 Mei volumenya hanya 1,5 juta kendaraan per hari.

Kelima, adanya program padat karya, yaitu kegiatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jalan atau jembatan, untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap tenaga kerja, baik penggangur, setengah penggangur maupun miskin. Jenis pekerjaan antara lain pembersihan saluran drainase, pembersihan jembatan, pembersihan patok dan rambu, pengecatan kerb/median, pengecatan sederhana jembatan dan pemotongan rumput pada bahu jalan. Targetnya terdapat 17,000 tenaga kerja yang akan terserap dengan estimasi total upah sebesar 600an miliar rupiah.

Disclaimer: Tulisan ini diambil dari materi presentasi Direktur Jenderal Bina Marga pada Webinar BPSDM tanggal 4 Juni 2020

Back to Konstruksi

or Home