Pada tanggal 1 Juni 2016, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR. Dengan demikian, jumlah Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  yang semula berjumlah 11 Balai, menjadi 18 Balai di seluruh Indonesia.

Provinsi yang menjadi kewenangannya pun berubah menjadi seperti tabel di bawah ini:

Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ini sendiri berada di bawah Direktur Jenderal Bina Marga. Tugasnya antara lain melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penerapan sistem manajemen mutu, pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, penyediaan dan dan pengujian bahan dan peralatan serta keselamatan dan laik fungsi jalan dan jembatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan terbitnya Permen PUPR di atas,  maka struktur organisasi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai Permen PU Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PU tidak berlaku lagi.

Contohnya, yang semula di bawah Kepala Balai Besar terdapat Bidang Perencanaan, Bidang Pelaksanaan I/II, dan Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan (PSP3), menjadi Bidang Perencanaan dan Pemantauan, Bidang Pembangunan dan Pengujian, dan Bidang Preservasi dan Peralatan I/II.

Berdasarkan Permen PUPR 20/PRT/M/2016, Audit Keselamatan Jalan merupakan tugas Bidang Pembangunan dan Pengujian.

#BalaiBesarPelaksanaanJalanNasional #BalaiPelaksananJalanNasional #BalaiBaru #StrukturBalai #BalaiJalan #JalanNasional #BinaMarga #UnitPelaksanaTeknis #KementerianPU #KementerianPUPR #PUPR #DirektoratJenderalBinaMarga #PenyelenggaraJalan #PelaksanaJalan #PermenPUPR20/PRT/M/2016 #PermenPU #Permen20/2016 #WilayahBalai #BBPJN #BPJN #BalaiJembatan #Terowongan #JalanIndonesia #DirectorateGeneralofHighways #DGH #AuditKeselamatanJalan #Tupoksi #TugasFungsi